Parlemen Malaysia Cabut Undang-undang Anti ‘Fake-News’

Parlemen Malaysia Cabut Undang-undang Anti ‘Fake-News’

Parlemen Malaysia Cabut Undang-undang Anti ‘Fake-News’

Parlemen Malaysia Cabut Undang-undang Anti ‘Fake-News’ – Berita palsu adalah informasi tak benar yang disajikan sebagai berita. Berita palsu seringkali memiliki tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang atau entitas, atau mendapatkan uang melalui pendapatan periklanan.

Parlemen Malaysia memutuskan lewat voting untuk mencabut Undang-undang Anti Fake-News (AFNA) pada Rabu (9/10). AFNA sendiri merupakan produk hukum yang disahkan oleh Dewan Negara atau Senat Malaysia pada pemerintahan sebelumnya ketika Najib Razak masih berkuasa.

Seperti dilaporkan The Straits Times, ini merupakan kedua kalinya Dewan Rakyat mencabut AFNA dalam 14 bulan. Pada percobaan pertama, Senat memblokade upaya tersebut. Dalam peraturan di Malaysia, Senat hanya bisa Login IDN Poker melakukannya satu kali untuk undang-undang yang sama.

1. AFNA di anggap sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah

merakist cnbrsqj8mhq unsplash 1569403135 26669 5df8b81bb405b9af055492ecea5be9df - Parlemen Malaysia Cabut Undang-undang Anti 'Fake-News'

Ketika di sahkan, AFNA menuai kontroversi di kalangan publik Malaysia. Mereka yang menolak AFNA menilai undang-undang itu menjadi alat bagi pemerintah untuk membungkam kritik. Pengesahannya pun di lakukan dengan terburu-buru yaitu beberapa minggu sebelum Najib kalah dalam pemilu pada Mei 2019.

AFNA mengatur, salah satunya, hukuman bagi siapa pun yang di anggap otoritas Malaysia sebagai penyebar berita bohong. Pelakunya bisa di kirim ke penjara selama enam tahun dan wajib membayar denda maksimal Rp1,7 miliar.

2. Oposisi di Senat menolak usaha pencabutan AFNA

Badan legislatif Malaysia terdiri dari dua kamar yaitu Dewan Rakyat yang dikontrol koalisi Pakatan Harapan (PH) dan Senat yang di kuasai oleh koalisi oposisi Barisan Nasional (BN). Ketika Dewan Rakyat ingin mencabut AFNA, Senat memilih untuk melawan upaya ini.

PH pun harus menanti selama setahun untuk mendinginkan situasi, baru melakukan voting kembali. Kali ini, PH, yang di pimpin oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, menjanjikan akan benar-benar membuat AFNA tidak berlaku lagi dalam kurun waktu setahun.

3. Pencabutan AFNA adalah janji kampanye PH

AFNA ada dalam agenda kampanye PH pada Pemilu lalu ketika partai-partai di dalamnya berjanji akan mencabut undang-undang itu. Usaha kedua kalinya ini sepertinya akan membuahkan hasil. Hasil voting akan di teruskan ke Senat. Akan tetapi, karena Senat sudah tidak bisa menolak, maka itu secara otomatis di bawa ke Raja.

Sultan Abdullah Ri’ayatuddin, selaku Raja Malaysia, mempunyai waktu selama 30 hari untuk menyetujui peraturan yang baru. Jika tidak, keputusan Dewan Rakyat akan otomatis menjadi hukum yang sah sejak akhir masa 30 hari tersebut.

4. Human Rights Watch menyambut baik

1 9f0046ed2251bebee8bc1a841f371bf9 165e395e695837436c5f7101a358e1aa - Parlemen Malaysia Cabut Undang-undang Anti 'Fake-News'

Salah satu kesalahan dalam AFNA yang paling memunculkan perdebatan adalah soal definisi berita palsu itu sendiri. Langkah Dewan Rakyat pun di anggap sebagai keputusan tepat oleh Human Rights Watch.

Dalam sebuah email kepada Al Jazeera, Deputi Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, mengatakan, “Pencabutan undang-undang anti-berita palsu adalah berita baik yang sudah lama di nanti.”

“Undang-undang seperti itu hanyalah pengemasan ulang akan penyensoran pemerintah dalam bentuk yang lebih menarik, di rancang untuk membodohi orang-orang dan di saat bersamaan memungkinkan pemerintah membungkam kritik yang tak mereka suka,” tambahnya.

5. Malaysia bukan satu-satunya negara

antarafoto malaysia politics ummahunitygathering 140919 1570687475 16443 3e52d162c44fe6a06dfc2eb953c6fed9 - Parlemen Malaysia Cabut Undang-undang Anti 'Fake-News'

Malaysia tidak sendiri. Singapura juga mengesahkan undang-undang yang sama dan mulai berlaku bulan ini. Undang-undang itu memungkinkan pemerintah untuk menghukum siapa saja yang di yakini telah menyebarkan berita bohong yang merugikan publik.

Thailand sudah melakukannya sejak 2016 dengan menggolongkan berita palsu ke dalam tindak kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Sedangkan Filipina mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) serupa pada 2017 ke Senat. Akhirnya, aturan mengenai berita bohong itu di gabungkan ke amandemen Undang-undang Pidana.

Comments are closed.